PMT Jangan Dijadikan Lahan Bisnis

Disetiap kegiatan posyandu, bayi dan balita biasanya diberikan makanan tambahan yang lebih dikenal dengan istilah PMT. Dana PMT yang diberikan oleh Puskesmas kepada kader yang mengelola posyandu terkadang tidak sesuai. Inilah yang dikeluhkan oleh Juhani, salah satu kader posyandu yang ada di desa Nipa. "Dana PMT jangan dijadikan bisnis UPT" ungkapnya tegas dalam acara sosialisasi perda no 7 beberapa waktu lalu.


Kegusaran Juhani sangat beralasan, selama ini dana PMT sering sekali dipotong dengan alasan administrasi, belum lagi PMT yang diberikan terkadang dalam bentuk bahan dan tidak dalam bentuk uang. "kadang PMT diberikan dalam bentuk bahan" ungkap kader GPPD desa nipa ini.

Menanggapi keluhan tersebut, Fatmah Kepala Seksi Ibu dan Bayi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima menjelaskan bahwa, PMT yang diberikan adalah dalam bentuk uang dan berbeda-beda sesuai dengan jumlah sasaran bayi dan balita yang ada di posyandu masing-masing. "jika sasarannya dibawah 100 maka PMTnya 100 ribu, tapi jika lebih maka PMTnya 150 ribu" jelasnya.

Selain itu, Fatmah juga mengingatkan kepada para UPT agar tidak memotong dana PMT untuk masing-masing pos. "teman-teman UPT juga saya yakin pasti memberikan hak para kader sesuai dengan haknya, kalau ada masalah di lapangan tolong beritahu kami, biar kami evaluasi" ujar fatmah.